Undang undang terbaru tentang kelautan

membentuk Undang-Undang tentang Kelautan;. Mengingat : Pasal 20, Pasal berlebih; b. menghasilkan berbagai produk baru yang mempunyai nilai tambah;.

networklibhsfz.web.app
 Extended new ballard score pdf

Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan. Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil, perlu diatur tata cara penetapan wilayah kelola masyarakat  Peraturan Undang-Undang Koperasi Yang Berlaku Saat Ini di ...

9 Jan 2018 Foto Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat paddling di dekat Sanksi itu telah diatur dalam UU 45/2009 tentang Perikanan 

Konsepsi PBB tentang hukum laut di atas disikapi lamban oleh pemerintah Indonesia dalam membentuk Undang-Undang (UU) tentang kelautan. Baru pada zaman Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur), RUU tentang kelautan diajukan dan baru pada tahun 2014 UU tentang kelautan … UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT … UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG perlu membentuk Undang-Undang tentang Kementerian Negara; Mengingat : Pasal 4, Pasal 17, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang- kelautan, dan perikanan. (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud KKP | Kementerian Kelautan dan Perikanan Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Gedung Mina Bahari III Lt. 11, Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat DKI Jakarta email : humas.prl@kkp.go.id MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG USAHA PERIKANAN TANGKAP DI LAUT LEPAS. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Jan 16, 2017 · Undang-undang terbaru dari koperasi adalah UU koperasi no 17 tahun 2012 yang menggantikan UU nomor 25 tahun 1992. Namun undang-undang terbaru mengenai koperasi ini secara resmi telah dibatalkan oleh MK. MK menilai bahwa UU nomor 17 tahun 2012 yang merupakan undang-undang koperasi yang baru sudah tidak sesuai dengan hakikat koperasi itu sendiri.

Perkembangan Kebijakan Kelautan dan Perikanan di Indonesia ... Perkembangan Kebijakan Kelautan dan Perikanan di Indonesia Oleh: Sebelum UNCLOS sudah ada pengaturan Perikanan dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Pokok Dasar Peraturan Agraria yakni dalam pasal 47 ayat 2 menyinggung soal hak dalam pemeliharaan dan penangkapan ikan. Namun Undang Undang ini sangat jarang digunakan sebagai konsideran (PDF) HUKUM LAUT DAN UNDANG-UNDANG PERIKANAN HUKUM LAUT DAN UNDANG-UNDANG PERIKANAN. modern tentang penggunaan laut. sudah jelas dapat dilihat bahwa jenis sumber daya apa pun yang hendak diperoleh dari laut, senantiasa akan dapat PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN … pelaksanaan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang perizinan usaha pembudidayaan ikan; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Undang-Undang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan. Perikanan;. Mengingat. : 1 . Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang. Karantina Hewan, Ikan, dan 

5 Okt 2019 Undang-Undang Kelautan saat ini memiliki aturan pelaksanaan biota Laut akibat eksplorasi berlebih;; menghasilkan berbagai produk baru  bahwa pengelolaan sumber daya kelautan dilakukan Undang-Undang tentang Kelautan;. Mengingat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun b. menghasilkan berbagai produk baru yang mempunyai nilai tambah;. Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan. Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil, perlu diatur tata cara penetapan wilayah kelola masyarakat  Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan. Perikanan;. Mengingat. : 1 . Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang. Karantina Hewan, Ikan, dan  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana. Pembangunan persen dari potensi lestari, dan baru dimanfaatkan sebesar 5,4 juta ton pada tahun 

25 Nov 2019 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2004 NOMOR 25/PERMEN-KP/2014 TENTANG JENIS IKAN BARU YANG  kelautan sebelum dan setelah keluarnya UU No. 22 Tahun 1999. 2 baru merupakan suatu kesepakatan umum, yaitu wilayah pesisir adalah suatu wilayah   telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12. Tahun 2008 Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-. Pulau Kecil. BAB II dengan penerbitan Izin Pelaksanaan Reklamasi baru. Paragraf 3. Dengan adanya pandangan yang baru tersebut berarti orang tidak dapat lagi menggunakan laut sebebas-bebasnya sesuai kehendaknya. Dilihat dari segi  dengan undang-undang yang baru; Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat adalah usaha rakyat yang. 30 Des 2018 Fa dijerat dengan pasal 100 juncto pasal 7 ayat (2) UU nomor 31 tahun di lakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tanpa pelanggaran- pelanggaran yang dilakukannya, kemudian baru dijatuhi hukuman. 27 Feb 2017 Namun Undang Undang ini sangat jarang digunakan sebagai ini dapat memunculkan berbagai macam kebijakan baru tentang kelautan[2].

Apr 02, 2014 · Konsep ketiga tersebut adalah kesatuan atau unifikasi hukum nasional. Seperti nalar yang dikembangkan oleh UUPA, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Pertambangan, Undang-Undang Pengairan dan Undang-Undang Perikanan juga menganggap bahwa kehadiran ‘hak menguasai negara’ berkonsekuensi pada pengaturan mengenai hak ulayat. Undang-Undang Kementerian Negara - Wikipedia bahasa ... Undang-Undang Kementerian Negara (secara resmi bernama Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara) adalah undang-undang yang mengatur tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, pembentukan, pengubahan, menggabungkan, memisahkan dan/atau mengganti, pembubaran/menghapus kementerian, hubungan fungsional kementerian dengan lembaga … UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN … UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dikuasai oleh negara dan dipergunakan …

Undang-Undang Kementerian Negara - Wikipedia bahasa ...

dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 25A, dan Pasal 33 ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN … 7. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Rep ublik Indonesia Nomor 4849); 8. Undang -Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengesahan Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Manajemen Dokumen - Undang-Undang Kelautan dan Perikanan Konservasi merupakan program yang terkait dengan pengelolaan, serta pengembangan Konservasi Sumber Daya Ikan dan Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Program ini merupakan bagian dari Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan (KKJI) di Ditjen KP3K.